
Asesmen Pembelajaran Siswa Masa Pandemi COVID-19


Dalam SBMPTN 2021, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( LTMPT) telah menetapkan jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) untuk masuk PTN di tahun 2021, dengan dasar penilaian lewat Ujian Tulis Berbasis Komputer ( UTBK).
Ketua Pelaksana LTMPT Budi Prasetyo mengatakan, pelaksanaan UTBK 2021 untuk mengikuti SBMPTN 2021 akan dilakukan secara dua gelombang. Gelombang yang pertama, akan dilakukan di tanggal 12-18 April 2021.
Sedangkan gelombang kedua, akan dilakukan di tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021.
“Jadi ada dua gelombang tes UTBK untuk SMBPTN 2021. Setiap harinya akan dilakukan dua sesi, yakni pagi dan siang,” kata Budi dalam acara konferensi pers Sosialisasi SNMPTN dan UTBK-SBMPTN 2021, Rabu (16/12/2020).
Budi mengaku, bagi kelompok ujian Sains dan Teknologi (Saintek) atau kelompok Sosial dan Humaniora (Soshum), maka tiap peserta akan dikenakan biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN 2021 sebesar Rp 200 ribu.
Sedangkan bagi kelompok ujian campuran yakni Saintek dan Soshum, maka tiap peserta akan dikenakan biaya UTBK sebagai syarat SBMPTN 2021 sebesar Rp 300 ribu.
Dia menyebutkan, terkait waktu bagi peserta UTBK kelompok ujian Saintek dan Soshum, akan berdasarkan tiga waktu, yakni WIB, WITA, dan WIT. Untuk WIB, dari pukul 06.45 sampai dengan 16.15.
Sementara waktu WITA dari pukul 07.45 sampai dengan 17.15. Sedangkan waktu WIT, dari pukul 08.45 sampai dengan 18.15.
“Waktu pelaksanaan UTBK untuk kelompok campuran, waktu WIB dari pukul 06.45 sampai dengan 13.25, waktu WITA dari 07.45 sampai dengan 14.25, dan waktu WIT dari 08.45 sampai dengan 15.25,” jelas Budi.
Materi UTBK 2021 terbagi menjadi dua, yakni Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Kompetensi Akademik (TKA).
TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi.
Dalam TPS yang akan diuji adalah Kemampuan Penalaran Umum, Kemampuan Kuantitatif, Pengetahuan dan Pemahaman Umum serta Kemampuan Memahami Bacaan dan Menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup Pengetahuan dan Penguasaan Matematika Dasar.
Pada TPS, sebagian soal disajikan dalam Bahasa Inggris.
Sementara itu, TKA mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi.
TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah.
Penekanan tes adalah pada Higher Order Thinking Skills (HOTS).
Persyaratan peserta UTBK 2021
Ada lima persyaratan untuk menjadi peserta UTBK 2021, sebagai berikut:
Persyaratan peserta SBMPTN 2021 Ada empat persyaratan terkait peserta SMBPTN 2021, yakni seperti di bawah ini:
Budi menambahkan, apabila kalian belum jelas terkait pendaftaran dan proses seleksi SNMPTN 2021, kalian bisa melansir laman www.ltmpt.ac.id.
Sumber Tribbunnews.com
Butuh pengajar untuk bersiap UTBK SBMPTN 2021? Jangan ragu, klik sekarang juga di bit.ly/InfoBimbelTeladan
UTBK SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) 2021 akan segera dilaksanakan. Inilah kesempatan bagi siswa yang tidak lolos SNMPTN untuk mendapatkan kursi di kampus favorit.
Pasalnya, kuota yang disediakan untuk calon mahasiswa baru jalur SBMPTN adalah paling sedikit 40% dari daya tampung program studi. Berbeda dengan SNMPTN yang memiliki kuota minimum 20%.
Siswa SMA/SMK sederajat yang hendak mengikuti seleksi ini wajib membuat akun LTMPT terlebih dahulu. SBMPTN sendiri dilakukan berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Meski ujian baru dilaksanakan beberapa bulan lagi, siswa-siswi yang berminat mendaftar hendaknya segera mempersiapkan diri. Agar persiapannya jauh lebih matang, simak jadwal, syarat, dan cara daftar UTBK-SBMPTN 2021 yang dihimpun dari laman ltmpt.ac.id berikut ini:
Jika tidak ada perubahan, berikut ini adalah tanggal-tanggal penting pelaksanaan UTBK SBMPTN 2021:
UTBK SBMPTN 2021 akan dilaksanakan di 74 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Data lengkap pusat UTBK PTN dapat dilihat di laman resmi LTMPT. Sebagai informasi tambahan, siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN 2021, 2020, atau 2019 akan ditolak untuk mendaftar SBMPTN 2021.
Sumber berita : Kumparan
Nah, sudah mulai terlihat peta waktu UTBK SBMPTN 2021 ya Kak. Saatnya kamu bersiap lebih matang. Kamu bisa belajar bareng temen kamu, atau kamu juga bisa panggil pengajar dari Bimbel Teladan untuk bantuin belajar persiapan UTBK SBMPTN disini.
UTBK SBMPTN 2021 jelang dimulai. Proses pendaftaran masuk perguruan tinggi negeri ( PTN) lewat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2021 telah ditutup. Apabila siswa dan siswi SMA tertinggal di jalur SNMPTN 2021, masih bisa mendaftar di jalur UTBK- SBMPTN 2021.
Bagi siswa kelas XII yang tak bisa ikut SNMPTN 2021, maka masih ada kesempatan ikut jalur lain yakni SBMPTN 2021. Jalur SBMPTN 2021 ini juga terbuka bagi siswa lulusan tahun 2019 dan 2020. Tentu nanti prosesnya semua akan ikut UTBK-SBMPTN 2021.
Kapan penyelenggaraannya? Melansir akun Instagram Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi ( LTMPT), berikut ini jadwal penting seputar kegiatan UTBK-SBMPTN 2021.
Namun sebelum mendaftar, siswa diwajibkan meregistrasi akun LTMPT terlebih dahulu. Melansir laman Instagram LTMPT, Selasa (2/3/2021) memberitahukan siswa yang berhak melakukan registrasi akun LTMPT untuk seleksi UTBK-SBMPTN 2021 adalah lulusan 2019, 2020, dan 2021.
“Registrasi akun LTMPT untuk UTBK-SBMPTN 2021 akan ditutup pada 12 Maret 2021, pukul 15.00 WIB,” ungkap pengumuman dari Instagram LTMPT.
LTMPT merekomendasikan kepada siswa, agar melakukan registrasi akun LTMPTN untuk UTBK-SBMPTN 2021 menggunakan perangkat laptop atau komputer. Hal itu guna menghindari kesalahan dalam pengisian data.
Jadwal UTBK SBMPTN 2021
1. Registrasi Akun LTMPT 7 Februari – 12 Maret 2021
2. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN 2021 15 Maret – 1 April 2021
3. Pelaksanaan UTBK (2 gelombang)
Gelombang 1: 12-18 April 2021
Gelombang 2: 26 April – 2 Mei 2021 4.
Pengumuman hasil seleksi jalur SBMPTN 14 Juni 2021
Catatan: Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan dimulai dan diakhiri pukul 15.00 WIB.
Pengumuman hasil seleksi jalur UTBK- SBMPTN 2021 akan diumumkan pada 14 Juni 2021.
Maka dari itu, LTMPT berharap para siswa tidak ketinggalan pelaksanaan UTBK-SBMPTN 2021. Cara buat akun LTMPT di UTBK-SBMPTN 2021 Untuk melakukan registrasi akun LTMPT bisa mengakses portal LTMPT https://portal.ltmpt.ac.id/reg/siswa.
Demi memperoleh akun siswa di LTMPT, maka bisa masukkan kombinasi NISN, NPSN, dan tanggal lahir.
Untuk siswa Luar Negeri yang berasal dari sekolah non Sekolah Rakyat Indonesia (SRI) dapat menggunakan NPSN 69999999.
Di laman itu, setelah memasukkan NISN, NPSN, dan tanggal lahir, maka klik “selanjutnya”. Kemudian masukkan email aktif dan password. Ini akan digunakan untuk verifikasi akun.
Lalu klik tombol “Daftar”, maka akan muncul notifikasi aktivasi akun.
Selanjutnya, buka inbox/spam email yang dimiliki dan lakukan aktivasi akun.
Setelah akun aktif, makan lakukan login kembali ke laman https://portal.ltmpt.ac.id.
Sumber : Kompas.com, LTMPT
Butuh pengajar untuk les privat UTBK SBMPTN 2021? Klik ini sekarang
Mendikbud Nadiem Makarim menargetkan proses vaksin 5 juta guru dan tenaga kependidikan bisa selesai di akhir Juni 2021. Apabila itu tercapai, kata Nadiem, maka proses belajar tatap muka di sekolah bisa terlaksana di Juli 2021.
“Kami ingin memastikan kalau guru dan tenaga kependidikan sudah selesai vaksinasi di akhir Juni. Sehingga di Juli, Insya Allah sudah melakukan proses belajar tatap muka di sekolah,” ungkap Nadiem di Jakarta, Rabu (24/2/2021).
Meski sudah belajar tatap muka, bilang dia, siswa dan guru tetap mematuhi protokol kesehatan di sekolah. “Kita ini harus bisa melatih kebiasaan baru, proses belajar tatap muka di sekolah dengan protokol kesehatan yang baik,” tegas dia. Dia mengaku, guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas vaksinasi tahap kedua, karena siswa dan siswi sudah terlalu lama tidak belajar tatap muka di sekolah.
“Jadi esensinya itu, sekolah merupakan salah satu sektor yang sampai sekarang belum tatap muka. Dan risiko dari pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang terlalu lama itu sangat besar,” sebut dia. Karena risiko PJJ itu sangat besar untuk siswa, makanya Kemendikbud mengambil tindakan cepat dan gesit, agar guru dan tenaga kependidikan bisa memperoleh vaksinasi. Mungkin, lanjut dia, belajar tatap muka di sekolah tidak 100 persen akan dilakukan.
Proses pemberian vaksin akan diberikan terlebih dahulu bagi guru sekolah dasar (SD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Setelah itu diberikan kepada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). “Nah setelah itu baru diberikan kepada perguruan tinggi,” sebut dia.
Dia menambahkan, proses itu dilakukan karena semakin muda tingkat sekolahnya, maka semakin sulit pula melakukan PJJ.
“Jadi mereka (SD, PAUD, dan SLB) memang yang membutuhkan interaksi fisik dan tatap muka. Walaupun belajar tatap muka di sekolah harus menggunakan protokol kesehatan dari Kemendikbud dan Kemenkes,” terang Mendikbud.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu pernah mengatakan, suntik vaksin tahap kedua untuk pekerja publik. Lalu diberikan juga kepada masyarakat yang berusia di atas 60 tahun.
Pada tahap kedua pemberian vaksin, ada sebanyak 38.513.446 orang yang menjadi sasaran untuk disuntik vaksin. Dari total itu, ada sebanyak 5.057.582 orang yang akan diberi vaksin. Mereka itu adalah guru, tenaga kependidikan, dan dosen.
Sumber : Kompas.com
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan subsidi kuota gratis tidak akan ada lagi setelah penyaluran terakhir di bulan Maret-Mei 2021. “Enggak ada lagi (kuota gratis), karena pada saat itu arahan Presiden Jokowi dan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk prioritaskan vaksinasi guru,” ungkap Nadiem secara daring, Rabu (3/3/2021).
Oleh karena, kata dia, program vaksin guru, dosen dan tenaga kependidikan akan dikebut sampai akhir Juni 2021. Hal itu dilakukan demi mengejar belajar tatap muka di sekolah pada minggu kedua dan ketiga Juli 2021. Meski pelaksanaannya akan bersifat terbatas.
“Itu yg menjadi target kita, Insha Allah dengan adanya vaksinasi ini kita tidak akan membutuhkan kuota belajar ke depan lagi karena sekolah sudah divaksin dengan tetap melakukan prokes. Dia berharap proses vaksinasi guru, dosen, dan tenaga kependidikan bisa berjalan dengan lancar. Setidaknya ada sekitar 5 juta orang yang akan melakukan vaksinasi. “Insya Allah dengan adanya vaksinasi ini kita tidak akan membutuhkan kuota gratis lagi ke depan, karena sekolah sudah divaksin dengan tetap melakukan protokol kesehatan,” jelas Nadiem.
Di pekan lalu, Nadiem membidik pelaksanaan vaksin guru, dosen, dan tenaga kependidikan sebanyak 5 juta orang bisa terselesaikan di akhir Juni 2021. Proses vaksinasi guru dan tenaga kependidikan akan dilakukan di masing-masing dinas kesehatan yang ada di daerah.
“Vaksinasi guru dan tenaga kependidikan merupakan komitmen pak Presiden dan pak Menkes. Semoga pelaksanaan ini terlaksana dengan baik,” terang Nadiem.
Proses pemberian vaksin Proses pemberian vaksin akan diberikan terlebih dahulu bagi guru sekolah dasar (SD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Setelah itu diberikan kepada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). “Nah setelah itu baru diberikan kepada perguruan tinggi,” sebut dia.
Dia menambahkan, proses itu dilakukan karena semakin muda tingkat sekolahnya, maka semakin sulit pula melakukan PJJ. “Jadi mereka (SD, PAUD, dan SLB) memang yang membutuhkan interaksi fisik dan tatap muka. Walaupun tatap muka harus menggunakan protokol kesehatan dari Kemendikbud dan Kemenkes,” terang Mendikbud.
Sumber : Kompas.com
Teka-teka pengganti Ujian Nasional (UN) terkuak sudah. Isu UN ini telah menjadi perhatian utama Mendikbud Nadiem Makarim sejak dilantik 23 Oktober 2019 lalu.
Nadiem berkeinginan UN yang menjadi momok siswa ini diganti dengan sistem lebih baik. Setelah dilakukan kajian, Ujian Nasional pada 2021 diputuskan tak lagi digelar dan diganti Asesmen Kompetensi Minimum berdasarkan numerasi, literasi, juga Survei Karakter.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, Nadiem menerangkan tentang model yang bakal diterapkan. Dalam sistem ini, kata dia, akan tetap ada pilihan ganda.
“Contoh ada paragraf yang menjelaskan mengenai berbagai macam alasan kenapa climate change itu terjadi. Lalu ada diagram chart yang menjelaskannya. Lalu ada pertanyaan, ini masih pilihan ganda, tapi beda sifat,” kata Nadiem, Kamis (12/12/2019).
Untuk bisa menjawab pilihan ganda itu, lanjut dia, siswa harus bisa memahami paragraf. Juga mengerti argumentasi dan membaca diagram. “Sehingga mengerti apa yang dimaksudkan dari visual display diagram itu,” ujar dia.
Sementara terkait numerik, Ia mencontohkan tentang bagaimana menganalisis suatu kasus dengan prinsip matematika yang tidak rumit, namun diaplikasikan dalam suatu konteks.
“Ini masih standar tesnya. Bisa secara komputer, tentunya asesmen kita akan melalui komputer,” tambahnya.
Mantan CEO Gojek ini menegaskan, sistem ini bukan karangan dirinya. Melainkan hasil kajian selama 20 tahun dari berbagai asesmen di seluruh dunia.
“Kita dibantu oleh PISA, World Bank untuk menciptakan suatu asesmen kompetensi yang berkelas dunia. Tentunya harus kita adaptasi dengan kearifan lokal,” ujar Nadiem.
Tujuan perubahan pola asesmen juga dikemukan Kepala Litbang Kemendikbud, Totok Suprayitno. Dia mengungkapkan penerapan sistem ini sebagai tuntutan untuk masa depan anak bangsa. Di mana, kemampuan nalar siswa lebih diperlukan ketimbang penguasaan konten dan mata pelajaran.
“Ke depan dituntut kepada anak-anak kita ini untuk kemampuan bernalar, perubahannya itu. Lebih ke penguasaan skill, logic, critical thinking,” ujar dia kepada Liputan6.com, Kamis (12/12/2019).
Dalam menerapkan ini, kreativitas dari pendidik amat diperlukan. Mereka diminta tidak hanya tunduk dengan aturan serta petunjuk dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) semata, namun juga mengembangkan kemampuan lainnya.
“Sekarang creative learning, bukan sekadar dilatih lalu besok bisa. Tapi merdeka belajar dari yang hanya mengikuti petunjuk saja, berubah menjadi kreativitas,” ucap dia.
Dengan metode ini, diharapkan proses belajar mengajar akan menjadi menyenangkan. Soal yang rumit, ujar Totok, akan berubah menjadi mudah. “Kuncinya kreativitas dalam proses delivery.”
Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter ini disebutnya bakal diterapkan pada pertengahan masa pendidikan siswa. Hal ini agar motivasi anak didik terus terjaga hingga selesai pada akhir jenjangnya.
“Jadi tidak diberikan di akhir, hendaknya motivasi belajar dibangkitkan setiap saat harian. Jangan mengandalkan motivasi belajar di akhir saja,” ucap Totok.
“Dan kalau misalnya kurang baik, guru masih ada kesempatan untuk memperbaikinya, paling tidak dalam waktu setahun,” imbuh dia.
Sementara itu Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Waras Kamdi menilai langkah Nadiem Makarim hanya mengubah letak fungsi asesmen saja. Jika dulu dilakukan pada akhir jenjang pendidikan kini diterapkan saat proses pembelajaran.
“Fungsi asesmen itu selama ini sebenarnya sudah berlangsung, cuman tekanan yang berat pada sumatif untuk kelulusan siswa. Itu yang berat,” ujar dia.
Dia menilai penerapan penilaian sumatif tetap diperlukan dalam pendidikan. Hal ini sebagai cara dalam melihat capaian standar secara nasional.
“Yang pasti ujian secara nasional untuk mengukur standar itu ya tetap dibutuhkan, karena pendidikan kita berbasis standar,” ucap dia.
Waras Kamdi sebenarnya berharap terobosan Mendikbud Nadiem bukan menghapus Ujian Nasional. Tapi menghadirkan jurus teknologi yang bisa memberikan kemudahan para siswa dan guru untuk belajar.
“Seperti platform teknologi untuk menghidupkan kelas. Guru menjadi lebih mudah mengakses berbagai sumber, terbantu melakukan fasilitasasi bagi siswa dengan memanfaatkan sumber yang bagus,” ujar dia.
Kemudian juga. lanjut Waras Kamdi, membangun jaringan belajar serta laboratorium virtual yang bisa dimanfaatkan secara bersamaan.
“Teknologi sekarang bisa melakukan itu. Mestinya ini menurut saya yang segera dieksekusi. Perhatian untuk menghidupkan kelas ini menurut saya yang harapannya memerdekakan belajar,” ujar dia.2 dari 4 halaman
Penghapusan Ujian Nasional menuai protes dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK. Menurut dia, semangat belajar para siswa akan turun jika ujian nasional ditiadakan.
“Itu menjadikan kita suatu generasi lembek kalau tidak mau keras, tidak mau tegas bahwa mereka lulus atau tidak lulus. Akan menciptakan generasi muda yang lembek,” kata JK saat berkunjung ke kantor Transmedia, Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.
Selain itu, peniadaan UN bisa berdampak pada penurunan mutu pendidikan nasional. Dia merujuk pada riset oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan (OECD) lewat Programme for International Student Assessment (PISA).
Untuk itu, ia meminta ditunda kebijakan ini. “Oh iya pastinya (menunda penghapusan ujian nasional),” ucap dia.
Hal senada disampaikan Ketua DPR Puan. Dia meminta Nadiem tak buru-buru memutuskan UN dihapus sebelum menelaah lebih jauh wacana tersebut.
“Jangan terburu-buru kita lihat, jangan merugikan anak murid, siswa orang tua, yang pasti kualitas gurunya harus ditingkatkan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Sementara itu dukungan penghapusan UN datang dari Presiden Jokowi. Kebijakan penghapusan UN disebutnya sudah memiliki kalkulasi tersendiri.
“Nanti sudah dihitung, saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud,” ucap Jokowi di Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (12/11/2019).
Nantinya, asesmen juga akan diterapkan kepada sekolah dan guru serta ada survei karakter. Jokowi menjelaskan, hasil asesmen dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat sekolah di Indonesia.
“Artinya mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya di bawah grade tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi, sehingga bisa naik levelnya. Akan kelihatan sekolah mana yang perlu disuntik,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, kebijakan tersebut sepenuhnya ada di pemerintah pusat. Menurut dia, apabila kebijakan tersebut membuat kualitas pendidikan di Indonesia meningkat, maka akan terus dilanjutkan.
Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga setuju dengan penggantian sistem UN ini. Penerapan model pengganti UN ini akan diuji sebagai tolak ukur pendidikan nasional.
“Akan diuji, apakah bisa jadi alat ukur dan tingkatkan pendidikan,” ujar Ma’ruf di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Kamis (11/12/2019).3 dari 4 halaman
Nadiem Makarim sebelumnya mengungkapkan alasan penghapusan Ujian Nasional pada 2021. Dia menyebut sistem ini kurang ideal dalam mengukur prestasi belajar siswa.
Nadiem berujar, materi UN juga terlalu padat. Sehingga cenderung berfokus pada hafalan, bukan kompetensi. Bahkan UN dianggap hanya membuat siswa mahir dalam penguasaan materi. Namun dalam pembentukan karakter siswa secara lebih holistik, masih terabaikan.
“Ini juga sudah menjadi beban stres antara guru dan orangtua. Karena ini berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu,” ucap dia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.
Padahal, kata Nadiem, semangat UN adalah untuk mengasesmen sistem pendidikan. Baik itu sekolahnya, geografinya, maupun sistem pendidikan secara nasional.
Untuk itu, ia menegaskan model ini tak diterapkan lagi pada 2021. Kemendikbud akan menggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Konsep ini merupakan penyederhanaan dari ujian nasional yang begitu kompleks. Nadiem menyatakan, asesmen digunakan untuk mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan para siswi. Materi yang dinilai adalah literasi dan numerasi.
“Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca. Literasi adalah kemampuan menganalisis suatu bacaan. Kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut,” kata Nadiem.
Sedangkan numerasi, ialah kemampuan menganalisis dengan menggunakan angka-angka. “Ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi mulai 2021,” tuturnya.
Nadiem menegaskan penghapusan UN tidak meniadakan penilaian standar nasional. Dia menilai, standar itu sudah termuat dalam kurikulum 2013.
“Dengan adanya kurikulum 2013 dan standar kelulusan level nasional, itu adalah standarnya nasional,” jelas dia saat rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, Kamis (12/12/2019).
Lewat program Merdeka Belajar, kata dia, sekolah diberikan kedaulatan untuk menentukan kelulusan berdasarkan standar-standar itu dengan memperhatikan kondisi dan konteks pendidikan yang ada di daerah.
“Bagaimana penilaian dan bentuk soalnya itulah yang harusnya menjadi kedaulatan sekolah. Kenapa? Karena hanya sekolah yang mengetahui kapabilitas dan level dari pada anak didiknya,” tegasnya.
Rencana penghapusan UN ini telah menjadi wacana sejak dulu. UN dianggap sebagai momok bagi para siswa dan juga menyuburkan dugaan praktik jual beli soal ujian.
Namun begitu, sistem itu selama ini hanya berubah nama tapi dengan isi yang sama.
Sejarah mencatat, sejak 1965, sistem ini digelar dengan nama Ujian Penghabisan. Setelah itu Ujian Negara (UN) yang kemudian berubah menjadi Evaluasi Tahap Nasional (Ebtanas).
Selanjutnya berubah lagi menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN) dan berganti lagi menjadi Ujian Nasional (UN). Dan model ini kembali berubah dengan nama Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Dengan sistem yang dicanangkan Nadiem ini, diharapkan bukan hanya berubah kemasan. Namun juga memberikan pengaruh revolusioner bagi masa depan generasi Indonesia.
Sumber Liputan6.com
Nah, mestinya kamu makin siap ya, ada kata ‘literasi, numerasi, survei karakter’. Sepertinya hal baru buat kamu. Yuk belajar dari rumah sama Bimbel Teladan yaa. Langsung klik s.id/carigurulesprivat untuk diskusi lebih jauh lagi.
Mendikbud Nadiem Makarim meminta orangtua atau sekolah untuk aktif melaksanakan administasi pendataan siswa agar merasakan bantuan kuota gratis Kemendikbud.
Begitu juga di perguruan tinggi, pimpinannya juga harus aktif. Hal itu demi mahasiswa atau dosen memperoleh kuota gratis.
“Jadi supaya siswa atau mahasiswa bisa menikmati kuota gratis yang telah diperjuangkan oleh pemerintah pusat,” ucap Nadiem dalam keterangan resminya, Kamis (4/3/2021). Dia menjelaskan, semua kepala satuan pendidikan dan kepala dinas bertanggung jawab memberikan kuota gratis kepada murid atau mahasiswa. “Bila ada tantangan, kami di pusat siap bantu dan dukung,” sebut dia.
Nadiem memastikan, Kemendikbud tidak pernah menyalurkan kuota gratis internet ke pihak sekolah atau universitas. Kuota gratis, bilang dia, langsung diberikan ke nomor ponsel para siswa, guru, mahasiswa, dan dosen yang aktif dan terdaftar di Dapodik atau PDDikti. “Yang meregistrasi nomornya adalah sekolah dan universitas karena Kemendikbud harus mengikuti data di Dapodik dan PDDikti,” jelas dia.
Besaran kuota gratis memang mengalami penurunan di tahun ini, bila dibanding perolehan tahun lalu. Namun, kuota gratis yang diperoleh lebih fleksibel karena berbentuk kuota umum. Sedangkan kuota belajar sudah tidak ada lagi.
Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan memperoleh volume kuota sebanyak 7 gigabyte (GB) per bulan. Tahun lalu, mereka memperoleh 15 GB per bulan. Siswa pendidikan dasar dan menengah akan memperoleh volume kuota sebanyak 10 GB per bulan. Di tahun lalu memperoleh 35 GB per bulan. Sementara untuk guru PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah akan memperoleh 12 GB per bulan. Program kuota gratis tahun lalu mendapatkan 42 GB per bulan. Sedangkan untuk mahasiswa dan dosen akan memperoleh kuota sebanyak 15 GB per bulan. Pada tahun lalu, mereka mempeorleh kuota gratis sebanyak 50 GB per bulan.
Meski berbentuk kuota umum, penerima kuota gratis tidak bisa mengakses laman Instagram, Facebook, dan TikTok. Kuota gratis itu juga tidak bisa digunakan untuk membuka aplikasi game dan situs yang telah diblokir oleh Kemenkominfo.
“Untuk aplikasi Zoom dan YouTube bisa digunakan. Yang benar-benar kita kecualikan itu untuk entertainment. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan tidak bisa digunakan,” jelas dia.
Tanggal penyaluran kuota gratis
Bantuan kuota gratis akan disalurkan pada tanggal 11-15 setiap bulannya dan berlaku selama 30 hari sejak kuota gratis diterima. Bagi yang sudah menerima kuota gratis di November-Desember 2020, maka mereka dipastikan akan menerima kembali. Kecuali, mereka yang mengggunakan kuota gratisnya di bawah 1 GB. “Itu mereka tidak terima lagi, kita berasumsi bahwa mereka tidak membutuhkan,” ungkap dia.
Bagi yang belum menerima atau nomornya berubah, setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan.
Pertama, calon penerima harus melapor kepada pimpinan satuan pendidikan sebelum bulan April 2021, agar bisa memperoleh bantuan kuota gratis. “Jadi siswa atau guru bisa melapor ke pimpinan sekolah maupun perguruan tinggi, agar dapat dan merasakan kuota gratis dari pemerintah,” ujarnya.
Kedua, pimpinan atau operator sekolah dan perguruan tinggi harus mengunggah SPTJM untuk nomor yang berubah atau nomor baru yang akan memperoleh kuota gratis.
Halaman unggahnya di http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id (untuk sekolah) atau http://pddikti.kemdikbud.go.id (untuk perguruan tinggi).
Sumber : Kompas.com
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, mulai 2021, pemerintah akan mengganti mekanisme Ujian Nasional ( UN).
Menurut Nadiem, sistem UN yang seperti saat ini dilakukan tidak akan digunakan lagi pada 2021. “Di tahun 2021, UN akan diganti menjadi assessment (penilaian) kompetensi minimum dan survei karakter,” jelas Nadiem dalam pemaparan program “Merdeka Belajar” di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
“Tetapi, nanti lebih ke penguasaan konten atau materi. Ini tetap berdasarkan kompetensi minimum dan kompetensi dasar yang diperlukan murid-murid untuk bisa belajar apa pun materinya,” papar Nadiem.
Sementara itu, survei karakter adalah pengamatan guru terhadap perilaku dan sikap peserta didik sesuai dengan Pancasila. “Survei karakter ini akan menjadi tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan yang akan menciptakan siswa-siswa yang lebih bahagia dan juga lebih kuat asas Pancasila-nya di lingkungan sekolah,” ungkap Nadiem.
Sebelumnya, Nadiem menegaskan bahwa UN 2020 akan menjadi pelaksanaan ujian kelulusan yang terakhir digelar secara nasional. UN 2020 akan digelar dengan mekanisme lama seperti yang selama ini sudah dilakukan. “Pada 2020 UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Tapi, itu adalah UN terakhir (untuk metode) yang seperti sekarang dilaksanakan,” ujar Nadiem. (Kompas.com)
Masih alami kesulitan belajar matematika? Hubungi kami sekarang untuk dapatkan pengajar matematika yang keren di https://s.id/carigurulesprivat
Kuliah jurusan IPA selalu menjadi favorit alias memiliki persaingan yang tinggi selama bertahun-tahun, terutama di kampus-kampus PTN di Pulau Jawa.
Proses pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2021 oleh pihak sekolah kini tengah berlangsung. Artinya, siswa yang dinyatakan eligible untuk ikut SNMPTN 2021 perlu memikirkan dengan matang program studi ( prodi) atau jurusan apa yang akan dipilih.
Berbeda dari tahun sebelumnya, pemilihan prodi di SNMPTN 2021 memiliki ketentuan berbeda.
Tahun ini, siswa bisa memilih dua prodi di satu atau dua PTN. Hanya saja, salah satunya harus di perguruan tinggi atau politeknik yang berlokasi sesuai domisili.
Dengan kata lain, jika siswa memilih dua program studi, maka salah satunya harus prodi di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asalnya. Jika memilih satu program studi saja, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun.
Selain itu, jika siswa dinyatakan lolos SNMPTN 2021, maka siswa tidak bisa menolak pilihan prodi yang telah diambil dan tidak bisa lagi ikut UTBK-SBMPTN 2021.
Sebagai pertimbangan dalam memilih prodi, ada sejumlah prodi yang cukup diminati atau menjadi incaran peserta SNMPTN 2020 meski daya tampung tak begitu banyak. Sehingga, tingkat persaingan atau keketatan masuk prodi tersebut menjadi tinggi.
Keketatan persaingan sendiri merupakan perbandingan antara persentase peserta yang diterima dengan jumlah pendaftar.
Misalnya, dari total 10.000 pendaftar untuk jurusan Saintek, PTN hanya menerima 100 mahasiswa, maka keketatannya sebesar 100:10.000 atau 1:100 atau 1 persen, yang berarti dari 100 pelamar hanya 1 orang yang diterima. Sehingga semakin kecil persentase, maka persaingan semakin ketat.
Berikut 20 prodi Saintek atau jurusan kuliah IPA dengan keketatan tertinggi di SNMPTN 2020, melansir data LTMPT:
Sumber : Kompas.com
Nah, itu gambaran dari SNMPTN 2020 yang lalu. Kamu sudah punya gambaran kan? Jadi kamu sekarang sudah bisa persiapan pilih jurusan kuliah jurusan IPA di SNMPTN 2021. Persiapkan belajarmu ya. Kalo kamu butuh belajar tambahan dan teman belajar yang asik, silahkan hubungi agar kamu bisa dapetin pengajar yang bagus dan cocok buat kamu.